Publication
PENGEMBANGAN DESAIN KURIKULUM ILMU POLITIK DALAM KONTEKS MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
Publisher:
Universitas Padjadjaran
Date:
12-01-2023
DOI:
10.24198/DHARMAKARYA.V11I4.36717
Abstract: Artikel ini membahas hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk workshop pengembangan desain kurikulum Ilmu Politik dalam konteks Merdeka Belajar-K us Merdeka. Pemberlakuan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mendorong Program Studi untuk meninjau kembali kurikulumnya agar memenuhi standar nasional, termasuk juga dalam hal standar proses pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar-K us Merdeka merupakan dasar hukum bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar Program Studi, yang bertujuan agar mahasiswa memperoleh pengalaman empirik yang dapat melengkapi proses perkuliahan di dalam Program Studinya. Tetapi, penjabaran dan adaptasi kebijakan ini dalam struktur kurikulum Program Studi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain terkait dengan pengaturan proporsi mata kuliah, Satuan Kredit Semester, dan konversi atau pengakuan aktivitas mahasiswa di luar k us ke dalam Satuan Kredit Semester. Workshop yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia ini menyimpulkan bahwa desain kurikulum dalam konteks Merdeka Belajar K us Merdeka ini dapat menjadi peluang untuk menguatkan keunggulan Program Studi. Upaya ini perlu diimbangi dengan penguatan jejaring dan kerja sama antarlembaga agar keunggulan tersebut juga mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional.This article discusses the results of the implementation of community service activities in the form of a Political Science curriculum design development workshop in the context of Merdeka Belajar-K us Merdeka (Independent Learning-Independent C us). Enactment of Permendikbud No. 3 of 2020 concerning National Standards for Higher Education encourages study programs to review their curriculum to meet national standards, including in terms of standard learning processes. The Merdeka Belajar-K us Merdeka's policy is the legal basis for the implementation of learning held outside the study program, which aims to provide students with empirical experience that can complement the lecture process in their study program. However, the elaboration and adaptation of this policy in the curriculum structure of the study program still face a number of problems, including those related to setting the proportion of courses, semester credit units, and the conversion or recognition of student activities outside the c us into semester credit units. The workshop, which was held together with the Association of Indonesian Political Science Study Programs, concluded that the curriculum design in the context of the Merdeka Belajar-K us Merdeka could be an opportunity to strengthen the excellence of the study program. This effort needs to be balanced with strengthening networks and inter-institutional cooperation so that these advantages can also be recognized nationally and internationally.